Pesawaran, NusantaraUpdate.com – Satu per satu dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, mulai terbongkar. Seusai Kejari Pesawaran memanggil pelapor Junaidi, Inspektorat Kabupaten melalui tim investigasi langsung melakukan pemeriksaan intensif di balai desa, Selasa (9/9/2025).
Kasus ini ternyata bukan yang pertama. Sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung, juga pernah melaporkan dugaan korupsi DD Durian tahun 2023. Laporan itu ia sampaikan ke Inspektorat pada awal tahun 2025. Salah satu kejanggalan yang disorot adalah anggaran rehabilitasi sumur bor sebesar Rp59.942.000.
Dalam rincian anggaran, tercatat pembelian mesin pompa submersible Groundfous 2HP senilai Rp25.017.000. Namun menurut Tanjung, harga pasaran barang tersebut tidak lebih dari Rp10 juta. Kejanggalan lain, dokumen mencatat adanya belanja tower air atau penampung air kapasitas 5 unit dengan nilai Rp12,5 juta (Rp2,5 juta per unit), namun warga setempat menyebut hanya ada tiga unit yang terpasang.
Sumur Bor: Harga Melonjak, Barang Tak Sesuai
Dalam laporan yang sama, Tanjung menilai praktik mark up dan ketidaksesuaian barang sangat kentara. “Harga dinaikkan, barang pun tak sesuai jumlah. Ini jelas pemborosan yang terencana,” tegasnya.
Beasiswa Murid: Dana Gelap di Balik Rp100 Ribu
Pemeriksaan Inspektorat juga menyingkap dugaan penyimpangan dana beasiswa tahun 2024. Wali murid mengaku hanya menerima Rp100 ribu per siswa tanpa penjelasan jelas soal total anggaran yang sebenarnya dikucurkan desa.
“Kami hanya terima uang. Tidak pernah tahu total dananya, apalagi laporan resmi,” ujar salah satu wali murid.
Karang Taruna: Ada Dana, Tanpa Ketua
Kejanggalan juga muncul pada pos anggaran Karang Taruna tahun 2023–2024. Wahyu, Ketua Karang Taruna 2024, memastikan tak pernah menerima dana sepeser pun.
Hal serupa diungkapkan oleh M. Mukhlis, Ketua Karang Taruna 2023. Meski sudah tidak menjabat, namanya masih dicatut untuk pencairan dana. “Nama saya ada, tanda tangan saya dipalsukan. Itu murni rekayasa,” tegasnya.
Nota Belanja Diduga Dipalsukan
Indikasi pemalsuan dokumen juga menyeruak. Samsul, pemilik toko material bangunan, kaget ketika ditunjukkan nota belanja atas nama tokonya.
“Saya hanya pernah jual pipa kecil dan perekat. Tapi di nota yang ditunjukkan ada pompa air dan tandon atas nama toko saya. Itu bukan nota saya,” ungkapnya.
Inspektorat: Ada Potensi Serius
Ketua Tim Pemeriksaan Inspektorat, Asoka, menjelaskan pihaknya turun langsung ke lapangan untuk menguji laporan masyarakat. Fokus pemeriksaan mencakup bantuan ternak sapi, kambing, serta proyek sumur bor.
“Ini pemeriksaan administrasi sekaligus cek lapangan. Kami mendalami dugaan penyimpangan sesuai pengaduan, kemungkinan dua hari,” jelas Asoka.
Kades: Siap Diperiksa
Kepala Desa Durian, Misriadi, memilih meredam polemik. Ia menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum.
“Saya mengikuti aturan yang berlaku. Harapan saya, ke depan tata kelola dana desa lebih baik,” ujarnya singkat.
Masyarakat Bersatu Kawal Kasus
AMP bersama Forum Komunikasi Aktivis Lampung (FOKAL) turut hadir langsung memantau jalannya pemeriksaan. Ketua AMP, Saprudin Tanjung, menegaskan, “Kasus ini tak boleh mandek. Semua harus diusut detail, karena menyangkut uang rakyat.”
Ketua FOKAL, Abzari Zahroni, menambahkan, “Indikasi korupsi ini sangat kuat. Jangan ada kompromi.”
Ujian Serius bagi Aparat Penegak Hukum
Dugaan mark up anggaran, beasiswa tak transparan, Karang Taruna fiktif, hingga nota belanja aspal memperlihatkan pola sistematis dalam pengelolaan Dana Desa Durian. Masyarakat kini menanti langkah tegas Kejari Pesawaran dan Inspektorat untuk membongkar fakta di balik dokumen serta realisasi anggaran yang mencurigakan.
Apabila terbukti, kasus ini bisa menjadi contoh nyata betapa Dana Desa rawan diselewengkan bila tidak diawasi dengan ketat.
Komentar